Perguruan Tinggi Asing di Indonesia Hanya Diperbolehkan Buka Fakultas-fakultas yang Belum Ada atau Belum Berkembang

WARTAKAMPUS.COM: JAKARTA - Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto menilai bahwa masuknya perguruan tinggi (PT) asing ke Indonesia tidak bisa ditolak, karena itu merupakan tuntutan globalisasi. Namun ia berharap, masuknya PT asing ke Indonesia bukan pada jurusan maupun fakultas-fakultas yang sudah menjadi unggulan di Indonesia, tetapi jurusan-jurusan yang bisa mengakselerasi ketertinggalan Indonesia, seperti teknologi.
 
“Kehadiran PT asing harus menguntungkan dan bisa dimanfaatkan untuk memajukan kualitas pendidikan di Indonesia. Karena itu, perguruan tinggi asing yang diperbolehkan masuk hanyalah mampu membawa inovasi dan perubahan bagi dunia pendidikan,” ungkap Djoko saat kunjungan kerja spesifik ke Bali, Kamis (1/2/2018).
 
Menurut politisi F-PD itu, PT asing yang masuk ke Indonesia hanya diperbolehkan membuka fakultas-fakultas yang belum ada atau belum berkembang. “Dan diharapkan juga bisa bekerjasama dengan bukan hanya PTN namun PTS juga,” tandas Djoko.
 
Sebagaimana diketahui, Menristekdikti Mohammad Nasir menyampaikan bahwa pemerintah ingin PT asing yang bereputasi baik beroperasi di Indonesia. Akan tetapi ada pembatasan jumlah perguruan tinggi asing yang boleh masuk ke Tanah Air, yakni hanya sekitar 5-10 universitas. Pembatasan dilakukan dengan cara melakukan seleksi ketat agar tidak berdampak buruk bagi perguruan tinggi di Indonesia. 
 
Sesuai Pasal 90 UU Pendidikan Tinggi Nomor 12/2012 disebutkan bahwa pemerintah membolehkan perguruan tinggi lembaga negara lain menyelenggarakan pendidikan tinggi di Indonesia. Syaratnya harus dapat izin pemerintah, berprinsip nirlaba, bekerja sama dengan perguruan tinggi lokal, dan mengutamakan dosen dan tenaga kependidikan Indonesia.
 
Syarat pendiriannya yakni kerja sama dengan kampus lokal, penetapan lokasi dari pemerintah, dan program studi yang diizinkan untuk yang berbasis science, technology, engineering, and mathematics (STEM) dan bisnis teknologi. (skr/sf)

Sumber: dpr.go.id